MEDIAONETIMOR.COM-Setelah 15 tahun merdeka, sekarang saatnya untuk menilai seberapa jauh kemajuan telah datang. Pemilihan presiden negara itu akan digelar pada tanggal 20 Maret, dengan dua putaran potensi pemungutan suara pada bulan April sebelum pemilihan parlemen pada bulan Juli, pemilihan tersebut pertama kali diadakan sejak PBB (UN) Mission berangkat pada tahun 2012.
Delapan kandidat, salah satu calon perempuan, akan bertarung dalam pemilihan presiden 20 Maret setelah memenuhi kriteria, termasuk mengamankan cukup pendukungnya. Delapan calon Amorim Vieira, Angela Freitas, Antonio da Conceição, Antonio Maher, Francisco Guterres Lu-Olo, Jose Luis Guterres, Luis Alves Tilman, dan Jose Antonio Neves.
Semua delapan kandidat dijadwalkan untuk melaksanakan kampanye politik mereka dari 3-17 Maret. Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung serentak pada 20 Maret baik di dalam negeri dan luar negeri.
Dari penduduk sekitar 1,2 juta, seperti yang dilaporkan oleh Sekretariat Teknis dan Administrasi Pemilu (STAE) baru-baru ini, ada lebih dari 747.000 pemilih yang terdaftar, dengan lebih 1.332 pemilih di luar negeri diharapkan untuk mengambil bagian dalam pemilihan presiden dan parlemen.
Pada 20 Maret pemilihan presiden mendatang ini merupakan ujian penting stabilitas Timor Leste. Ada alasan untuk berharap: Indeks Demokrasi 2016, yang diterbitkan oleh Economist Intelligence Unit (EIU) pada bulan Januari tahun ini, peringkat Timor Leste sebagai negara paling demokratis di Asia Tenggara berdasarkan lima variabel – proses pemilihan dan pluralisme, fungsi pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil.
Secara keseluruhan, skor Timor Leste sangat mengesankan: selain pertama di Asia Tenggara, itu kelima di Asia dan ke-43 dari semua negara yang dinilai oleh EIU. Pada Desember 2016 secara nasional jajak pendapat oleh International Republican Institute (IRI) juga umumnya optimis pada prospek masa depan negara.
Namun, sebagai negara termuda di Asia Tenggara, Timor Leste masih mengalami kasus yang rumit dan paradoks. Sebagai negara kaya minyak, hubungan antara demokrasi dan pembangunan tetap jauh dari positif universal. Sumber daya alam tidak diragukan lagi memainkan peran penting dalam perekonomian banyak negara dan bahkan lebih penting untuk pasca-konflik negara kecil seperti Timor Leste. Namun, apakah kontribusi pada keseimbangan pembangunan positif atau negatif tetap menjadi perdebatan. Dalam hal ini, Timor Leste menghadapi tantangan menyeimbangkan antara ketergantungan sumber daya dan demokrasi.
Melihat kembali selama dekade terakhir, politik Timor terkenal karena persaingan politik dinamis. Sejak restorasi kemerdekaan pada tahun 2002, Timor-Leste telah memiliki tiga set pemilu yang sangat kompetitif yang telah diakui secara universal sebagai bebas dan adil. Bahkan ketika ketegangan yang tinggi di tengah krisis politik tahun 2006, pemilihan presiden dan parlemen diadakan pada tahun 2007, meskipun dengan beberapa insiden.
Sebagaimana diatur dalam konstitusi Timor Leste, tujuan ketiga negara akan “membela dan menjamin demokrasi politik dan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian masalah nasional.” Demokrasi memiliki arti yang luas; itu meliputi aturan hukum, kemandirian, kebebasan, kemandirian, dan yang paling penting, kemauan politik untuk mencapai dan menjaga nilai-nilai di atas. Tapi semangat yang berisiko menipis setelah 15 tahun berkat kemerdekaan terhadap tantangan dalam negeri yang terus menerus yang berdampak pada kehidupan sehari-hari rakyat Timor.
Timor Leste memiliki kesempatan yang luar biasa untuk berkembang. Setelah melalui perjuangan kemerdekaan seperti trauma, harapan rakyat tinggi. Sementara konstitusi menetapkan bahwa negara akan dilembagakan di tingkat yang berbeda, ini masalah kompetensi yang sebenarnya dan sumber daya tidak memadai.
Yang tersisa adalah promosi desentralisasi kekuasaan politik, bertujuan untuk memberdayakan rakyat Timor di tingkat akar rumput untuk pemerintahan sendiri dan kemandirian, sehingga memungkinkan mereka untuk membangun kapasitas mereka untuk pembangunan sosial-ekonomi. Karena itu, menjelang pemilihan presiden banyak diantisipasi pada 20 Maret, upaya baru tentang desentralisasi demokratis harus ditekankan oleh calon presiden sehingga kelompok-kelompok marginal dapat diberdayakan.
Dalam hal ini, para pemimpin politik Timor harus menemukan solusi untuk bergerak ke arah demokrasi yang berkelanjutan di tengah-tengah kondisi yang penuh tantangan seperti kemiskinan, masalah hak atas tanah, buta huruf, kerja rendah, korupsi, dan kronisme.(the Diplomat)
Ita nia komentariu konaba post ne'e.